Perkembangan Strategi dan Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
1. Strategi Pembangunan Indonesia
Strategi
pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta
hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan
masyarakat terutama di pedesaan.
Macam-macam strategi
pembangunan ekonomi:
·
Strategi Pertumbuhan
Inti
dari konsep strategi pertumbuhan meliputi:
a. Upaya
yang dilakukan pada strategi pembangunan ekonomi suatu Negara meliputi
pembentukan modal, bagaimana menanamkan dengan seimbang, menyebar, terarah, dan
memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
b. Selanjutnya
pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat
kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali.
c. Jika
terjadi ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya
pertumbuhan ekonomi.
d. Kritik
paling keras dari strategi pertumbuhan adalah, bahwa pada kenyataan yang
terjadi adalah ketidakmerataan yang semakin tajam.
·
Strategi Pembangunan dengan pemerataan
Indonesia merupakan
sebuah negara kepulauan yang terbagi oleh pulau-pulau besar dan kecil. Bentuk
wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan
yang terjadi di Indonesia selama ini.
Munculnya Demokrasi Lokal dengan keluarnya UU
No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU ini diharapkan membuka ruang agar
terjadinya pemerataan pembangunan sosial di seluruh daerah yang dianggap
tertinggal akibat sentralisasi pada zaman orde baru. Namun Sampai saat ini
pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di Ibukota dan
sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang dicita-citakan
dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk pemerataan
pembangunan.
Salah satu contoh
ketidakmerataan pembangunan Indonesia dengan pembangunan masih berpusat di
pulau Jawa, dimana banyak terdapat fasilitas yang memadai seperti fasilitas
pendidikan dan kesehatan sedangkan pulau kecil tidak menglami pemerataan
pembangunan, sehingga segala kebutuhan hidup penduduk sulit untuk didapatkan,
seperti pelayanan kesehatan ataupun sarana pendidikan seperti daerah-daerah di
Indonesia yang masih terpencil.
·
Strategi Ketergantungan
Tidak
sempurnanya konsep strategi pertama dan strategi kedua mendorong para ahli
ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi
pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep
ketergantungan adalah:
a. Kemiskinan
di negara-negara berkembang disebabkan karena adanya ketergantungan negara
tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin
bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus
mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari
ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranyanadalah;
meningkatnya produksi nasional, yang disertai dengan peningkatan kemampuan
dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
b. Teori
ketergantungan ini kemudian dkritik oleh Kothari dengan mengatakan "...
teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah
menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun
masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi
kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara
pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan
saja..." (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)
·
Strategi pendekatan kebutuhan pokok
Sasaran dalam strategi
ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi selanjutnya
dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) yang menekankan bahwa
kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih
rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu
sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan.,
peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.
- Faktor-faktor yang
mempengaruhi Strategi Pembangunan
Faktor-faktor yang
mempengaruhi strategi pembangunan adalah berdasarkan tujuan yang hendak
dicapai. Jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka
faktor yang mempengaruhi strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi
yang rendah, akumulasi kapital yang rendah, tingkat pendapatan pada kapital
yang rendah, serta masalah ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang kurang
berkembang.
Faktor yang mempengaruhi
diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan
kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan berdasarkan norma tertentu,
bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Sementara itu, strategi-strategi
pembangunan lain ternyata sangan sulit mempengaruhi/memberikan manfaat secara
langsung kepada golongan miskin ini.
Strategi pembangunan,
ternyata justru menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketidakmerataan
tersebut tidak hanya antar golongan masyarakat, tetapi juga antar daerah.
Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketidakmerataan antar daerah
ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung
hanya diarahkan ke lokasi tertentu. Biasanya, modal yang ditanamkan tersebut
bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasionaldan abtar
kelompok menengan ke atas di dalam negeri. Selain karena kebijaksanaan
penanaman modal, kesulitan pangan antar daerah juga disababkan karena potensi
daerah yang berbeda-beda.
3. Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Dalam
Visi Ekonomi Indonesia 2025, terdapat strategi untuk mempercepat dan memperluas
pembangunan ekonomi Tanah Air.
Adapun
tiga strategi utama dalam mempercepat dan mengembangkan pembangunan ekonomi
Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, menyeluruh dan berkepanjangan.
-
Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi
Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau.
Selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik
komoditas maupun sektor.
Koridor pembangunan ekonomi Indonesia
terbagi dalam empat tahap:
1. Mengindentifikasikan
pusat-pusat perekonomian. Misalnya ibukota provinsi.
2. Menentukan
kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.
3. Diadakannya validasi untuk memastikan
sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal
dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.
4. Menentukan
hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya menghubungkan
area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.
-
Memperkuat hubungan nasional baik secara lokal
maupun internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan
sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke
sejumlah layanan. Seperti intra dan inter-konektivitas, antara pusat
pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata internasional.
Saat
ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan
Sumatra. Fasilitas transportasi yang terbatas menyebabkan area industri tidak menjangkau
pelosok.
Pada jangka pendek,
proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek,
kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak
langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali
populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur
di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
-
Mempercepat
kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek.
Selain
tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti kebijakan
investasi, perdagangan dan finansial.
Selain tiga koridor, terdapat tiga tahap dalam visi
ekonomi Indonesia. Pada 2011-2014, persiapan dan pembangunan konsensus untuk
mempercepat pembangunan ekonomi. Pada 2015-2025, implementasi program-program
percepatan ekonomi. Kemudian 2025-2045, mempertahankan pembangunan yang
berdasarkan ekonomi tersebut.
4. Perencanaan Pembangunan
Beberapa pengertian Perencanaan Pembangunan:
b. Satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
·
Manfaat
Perencanaan Pembangunan
1. Sebagai
penuntun arah
2. Minimalisasi
Ketidakpastian
3. Minimalisasi
inefisiensi sumber daya, dan
4. Penetapan
Standar dalam Pengawasan Kualitas.
Adapun
syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan
akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran
dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai
alternatif).
3. Jangka
waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah
yang dihadapi.
5. Modal
atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan
untuk melaksanakannya.
7. Orang,
organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
·
Periode
Perencanaan Pembangunan
a.
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007.
b.
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun.
c.
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kementerian/Lembaga, disebut juga Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan
kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
d.
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, disebut juga Renstra-SKPD, adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
e.
Rencana Pembangunan Tahunan
Nasional, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen
perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
f.
Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
g.
Rencana Pembangunan Tahunan
Kementerian/Lembaga, disebut juga Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL),
adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
h.
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, disebut juga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar