Analisis Jurnal: 3

Topik/Tema                 : Standar Audit dan Akuntansi Global

Judul                            : Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Luas Cakupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Nama Penulis/Peneliti  : Junaedi Yusup

Ringkasan                    :

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan otonomi daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mendapatkan sumber dana untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Perolehan sumber dana dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Media yang digunakan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran selama satu periode disajikan dalam bentuk pengungkapan dalam laporan keuangan. Untuk menghasilkan pengungkapan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini dijadikan pedoman oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk

menghasilkan pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas. Idealnya pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas karena sudah ada pedomannya (SAP). Variabel indepen terdiri dari : 1. Tingkat kemakmuran daerah, 2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, 3. Kompleksitas pemerintahan, 4. Jumlah temuan pemeriksaan, 5. Jenis daerah. Variabel dependen hanya satu variabel yaitu tingkat pengungkapan. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011 yang diambil dengan cara purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan Tingkat kemakmuran daerah mempunyai hubungan positif tetapi tidak signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan berhubungan positif tetapi tidak signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintahan berhubungan negatif dan tidak signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah temuan pemeriksaan berhubungan negatif tetapi tidak signifikan dengan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis daerah berhubungan positif tetapi tidak signifikan dengan tingkat

pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

-          Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA). Vol.1 No.1, September 2014. Hal 56-69. Universitas Jendral Sudirman

Tulisan Ini Adalah Salah Satu Bentuk Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Softskill Akuntansi Internasional

Nama               : S. Sepriani

Dosen Matkul  : Jessica B., SE., MMSi

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI